đ Sebutkan Jenis Jenis Hukum Siber Cyber Law Di Indonesia
suaturezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (cyber law), secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan
Kenali8 Jenis dan Cara Pencegahannya. Ketika Anda mulai menggeluti dunia digital maka pastinya istilah cyber crime sudah tidak asing. Yap, kejahatan dunia maya ini bisa menargetkan siapa saja, artinya tidak melihat orang tersebut newbie atau pro. Asalkan menguntungkan atau ada celah, kejahatan ini bisa terjadi kapanpun dan juga dimanapun.
UUITE, Jenis Cybercrime & Pencegahannya. Dinegara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. Undang-Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota
BANDUNG Badan Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Bandung menemukan ada sekitar 183 jenis sediaan farmasi, 3.826 item kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau ilegal dan kedaluwarsa dengan nilai ekonomi sebesar Rp 264 juta. Hal tersebut terungkap usai tim BPPOM melakukan penertiban obat dan makanan tak layak jual di
Berikutmerupakan jenis-jenis cybercrime berdasarkan mengemukakan bahwa âHukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait Perancis, Swiss, Denmark, Italia, dan negara-negara di Asia. Mayoritas korban yang uangnya dibobol ada di Indonesia. Pelaku kejahatan skimming tersebut merupakan warga
DasarHukum Cyber Law di Indonesia. Dasar Undang â undang mengenai ITE Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) adalah UU RI No. 11 Th. 2008. Fungsi UU ITE adalah menjadi dasar Hukum yang mengatur dan melindungi suatu Transaksi elektronik (transaksi secara online), melindungi pengguna internet khususnya yang berhubungan dengan
4Februari 2020. Tantangan Ekonomi Indonesia 2020. Jakarta, Bacalagers Media â Indonesia tampaknya harus menghadapi banyak sekali tantangan ekonomi dan bisnis di tahun 2020 ini. Meski begitu, Kementerian Keuangan Indonesia sangat optimis bahwa perekonomian nasional pada tahun 2020 ini akan lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 201 meski
PerangSiber (cyber war) Perang siber adalah gambaran dimana pertempuran yang di lakukan pada zaman globalisasi sekarang dengan sebuah media internet atau online,orang bisa menggempur suatu daerah tanpa harus mengeluarkan keringat dan bahkan orang bisa merusak suatu negara dengan menggunakan alat elektronik dengan menyambungkan jaringan internet
HukumCyberLaw dalam Perdagangan Online. Diposting oleh Unknown | Selasa, 24 Juni 2014. 1. Definisi Cyber Law. Definisi cyber law yang diterima semua pihak adalah milik Pavan Dugal dalam bukunya Cyberlaw The Indian Perspective (2002). Di situ Dugal mendefinisikan
Cyber crime is a relatively new type of crime, a type of high tech crime by using sophisticated. equipment or information technology. This development required a new regulatory response. to solve
NOMOR11 TAHUN 2008. TENTANG. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; b. bahwa globalisasi
telahmenjadi kiblat pemerintah Indonesia dalam merespon masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan transnasional. Dalam upaya mengatasi kejahatn transnasional, upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia bukan hanya oleh pemerintah saja tetapi juga dari kelompok-kelompok atau aktor-aktor di luar pemerintah, baik didalam maupun luar negeri.
cf5Wpl. Hukum Siber di IndonesiaInternet dan kejahatan dunia maya di Indonesia telah tumbuh bersama dengan sangat erat, meskipun tidak ada undang-undang formal yang menangani masalah ini. Secara umum, baik KUHP maupun Undang-Undang Pengawasan Elektroniknya mencakup sebagian besar ketentuan hukum siber. Selain itu, bidang hukum siber lain di Indonesia juga bermunculan, antara lain UU Cybercrime Indonesia, UU Transaksi Siber, dan UU Pemerasan Internet. Internet adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan kegiatan ilegal yang dilakukan di internet dihukum berat. Kejahatan siber tidak hanya baru tetapi juga muncul, dan di Indonesia diperlakukan sama beratnya dengan tindak pidana ada definisi tunggal untuk kejahatan dunia maya. Di Indonesia, bagaimanapun, ada beberapa jenis kejahatan dunia maya, dan masing-masing telah dibuat dan didefinisikan sesuai dengan aktivitasnya. Faktanya, beberapa area kejahatan dunia maya agak kabur, dan mencakup aktivitas seperti membuat virus, meretas sistem komputer, menipu orang melalui pesan instan, dan menggunakan penipuan dalam transaksi online. Jenis kejahatan dunia maya lainnya lebih spesifik, seperti spamming yang dihukum menggunakan Pasal 13. Penguntit dunia maya, atau mengirim email atau pesan yang mengancam, adalah bentuk lain dari kejahatan dunia maya yang sangat spesifik. Bentuk spesifik lainnya dari kejahatan dunia maya berada di bawah KUHP, termasuk penipuan, pencemaran nama baik, iklan palsu, terorisme, pornografi anak, dan tingkat nasional Indonesia, ada beberapa pelanggaran yang dihukum menggunakan KUHP, termasuk akses tidak sah ke komputer dan sistem elektronik, pencurian elektronik, penipuan elektronik, dan penipuan komputer. Kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi Badan Keamanan Nasional Indonesia atau Kementerian Perhubungan antara lain terorisme, penyelundupan manusia, dan narkotika. Kategori kejahatan dunia maya lainnya yang termasuk dalam Undang-Undang Peraturan Maritim Indonesia antara lain pembajakan, aktivitas melawan navigasi atau pelayaran, aktivitas yang membahayakan keamanan penerbangan, kecelakaan maritim, dan insiden pembajakan, sabotase, dan kekerasan terkait pembajakan. Banyak kejahatan lain yang lebih ringan yang dapat didakwa sebagai bagian dari bentuk kejahatan pembajakan yang parah termasuk baterai, pengorbanan manusia non-konsensual, pembunuhan yang disengaja, perampokan, penculikan, perbudakan, pemenjaraan palsu, dan bagian dari upaya untuk menegakkan ketentuan hukum pidana nasional mengenai informasi elektronik dan penggunaan Internet, pihak berwenang di Indonesia telah mencari cara untuk mencegah orang asing mencuri uang atau informasi Indonesia. Dalam beberapa kasus, pihak berwenang telah meminta penangkapan atau penuntutan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas seperti pencurian informasi bank, pemalsuan dokumen, atau bentuk penipuan keuangan lainnya. Pihak berwenang juga telah meminta penangkapan dan penuntutan bisnis yang gagal melaporkan kegiatan mencurigakan kepada lembaga pemerintah. Sejumlah organisasi yang ditutup karena tuduhan kejahatan keuangan telah diizinkan untuk dibuka kembali menyusul janji-janji regulasi pemerintah terhadap industri dunia maya yang ingin diatasi oleh pemerintah Indonesia melalui kerangka hukumnya dilakukan melalui penggunaan komputer dan perangkat elektronik lainnya. Perangkat ini termasuk komputer pribadi portabel PPC, komputer genggam seperti ponsel pintar, buku bersih, konsol video game, dan perangkat televisi. Perangkat ini digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal yang mencakup pencurian informasi, termasuk nomor kartu kredit, rekening bank, dan informasi identitas. Kegiatan ilegal yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya di Indonesia antara lain sebagai berikutKejahatan dunia maya lainnya yang dapat ditangani oleh pemerintah Indonesia termasuk spamming, di mana email yang tampaknya berasal dari perusahaan yang sah ternyata dikirim oleh peretas. Cyber ââstalking merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang diyakini marak terjadi di Indonesia. Menguntit termasuk pemasangan alat perekam seperti kamera di tempat umum. Ada juga laporan bahwa perangkat elektronik digunakan untuk mengirim pesan yang melecehkan melalui SMS dan email ke kerabat, teman, dan rekan satu masalah yang dihadapi sistem hukum Indonesia saat ini dalam upaya mengatasi kejahatan dunia maya adalah mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan. Tuduhan kejahatan dunia maya yang telah diajukan terhadap mereka yang dituduh melakukan kejahatan dunia maya di Indonesia umumnya menggunakan âuce liabilityâ. Ini adalah konsep hukum yang mengizinkan pihak yang didakwa melakukan kejahatan dunia maya untuk mencoba mengurangi dampak pelanggaran mereka dengan mengklaim bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka telah melakukan kejahatan tersebut. Dalam beberapa kasus, pengacara pembela mungkin menyarankan klien mereka untuk mengklaim ketidaktahuan dalam kasus-kasus ini, sebuah strategi yang dapat mengarah pada pengurangan biaya atau penghentian sedang melakukan upaya untuk mengatasi ancaman terorisme internasional melalui Hukum Siber yang diperkuat. Badan Keamanan Siber Nasional negara itu membentuk Badan Pencegahan Kejahatan Siber untuk menerapkan undang-undang siber di Indonesia. Badan ini saat ini sedang dalam pengembangan, dengan tujuan akhir untuk menghasilkan sistem perlindungan kejahatan dunia maya yang komprehensif dan efektif. Badan ini diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan internet di Indonesia dan mencegah potensi serangan terhadap infrastruktur penting Terkait Pendidikan Pancasila di Indonesia Views 916
BerandaKlinikPidanaLandasan Hukum Penan...PidanaLandasan Hukum Penan...PidanaJumat, 12 Oktober 2018Apa saja peraturan yang jadi landasan dalam penanganan kasus cyber crime di Indonesia? Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan Sistem Elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana Sistem Elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Menjawab pertanyaan Anda di atas, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaituruang lingkup cybercrimes, danperaturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penanganan cybercrimes, baik dari segi materil dan Lingkup Tindak Pidana SiberAda begitu banyak definisi cybercrimes, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi-definisi tersebut dapat dijadikan dasar pengaturan hukum pidana siber materil. Misalnya, Sussan Brenner 2011 membagi cybercrimes menjadi tiga kategoriCrimes in which the computer is the target of the criminal activity, crimes in which the computer is a tool used to commit the crime, and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of the Nicholson menggunakan terminologi computer crimes dan mengkategorikan computer crimes cybercrimes menjadi objek maupun subjek tindak pidana serta instrumen tindak a computer may be the objectâ of a crime the offender targets the computer itself. This encompasses theft of computer processor time and computerized services. Second, a computer may be the subjectâ of a crime a computer is the physical site of the crime, or the source of, or reason for, unique forms of asset loss. This includes the use of virusesâ, wormsâ, Trojan horsesâ, logic bombsâ, and sniffers.â Third, a computer may be an instrumentâ used to commit traditional crimes in a more complex manner. For example, a computer might be used to collect credit card information to make fraudulent instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa PBB dalam Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Vienna, 10-17 April 2000, kategori cyber crime dapat dilihat secara sempit maupun secara luas, yaituCyber crime in a narrow sense âcomputer crimeâ any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;Cyber crime in a broader sense âcomputer-related crimeâ any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or on Cybercrime Budapest, tidak memberikan definisi cybercrimes, tetapi memberikan ketentuan-ketentuan yang dapat diklasifikasikan menjadiTitle 1 â Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systemsTitle 2 â Computer-related offencesTitle 3 â Content-related offencesTitle 4 â Offences related to infringements of copyright and related rightsTitle 5 â Ancillary liability and sanctions Corporate LiabilitySementara dalam Blackâs Law Dictionary 9th Edition, definisi computer crime adalah sebagai berikutA crime involving the use of a computer, such as sabotaging or stealing electronically stored data. - Also termed Tindak Pidana Siber Materil di IndonesiaBerdasarkan Instrumen PBB di atas, maka pengaturan tindak pidana siber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Itu artinya semua tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana âKUHPâ sepanjang dengan menggunakan bantuan atau sarana sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang, dapat termasuk dalam kategori tindak pidana siber dalam arti luas. Demikian juga tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana âUU 3/2011â maupun tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang âUU TPPUâ.Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaituDistribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dariKesusilaan Pasal 27 ayat 1 UU ITE;Perjudian Pasal 27 ayat 2 UU ITE;penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3 UU ITE;pemerasan dan/atau pengancaman Pasal 27 ayat 4 UU ITE;berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen Pasal 28 ayat 1 UU ITE;menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA Pasal 28 ayat 2 UU ITE;mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Pasal 29 UU ITE;dengan cara apapun melakukan akses illegal Pasal 30 UU ITE;intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik Pasal 31 UU 19/2016;Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan interferensi, yaituGangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik data interference - Pasal 32 UU ITE;Gangguan terhadap Sistem Elektronik system interference âPasal 33 UU ITE;Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang Pasal 34 UU ITE;Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik Pasal 35 UU ITE;Tindak pidana tambahan accessoir Pasal 36 UU ITE; danPerberatan-perberatan terhadap ancaman pidana Pasal 52 UU ITE.Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan interferensi, yaituGangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik data interference - Pasal 32 UU ITE;Gangguan terhadap Sistem Elektronik system interference âPasal 33 UU ITE;Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang Pasal 34 UU ITE;Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik Pasal 35 UU ITE;Tindak pidana tambahan accessoir Pasal 36 UU ITE; danPerberatan-perberatan terhadap ancaman pidana Pasal 52 UU ITE.Pengaturan Tindak Pidana Siber Formil di IndonesiaSelain mengatur tindak pidana siber materil, UU ITE mengatur tindak pidana siber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana âKUHAPâ dan ketentuan dalam UU ITE. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE. Kekhususan UU ITE dalam penyidikan antara lain[1]Penyidik yang menangani tindak pidana siber ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil âPPNSâ Kementerian Komunikasi dan Informatika;Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data;Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan penyidikan dalam UU ITE dan perubahannya berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana siber dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam tindak pidana perpajakan, sebelum dilakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap server bank, penyidik harus memperhatikan kelancaran layanan publik, dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sebagaimana diatur dalam UU ITE dan perubahannya. Apabila dengan mematikan server bank akan mengganggu pelayanan publik, tindakan tersebut tidak boleh prosedur untuk menuntut secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana siber, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut[2]Korban yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian Cybercrime atau kepada penyidik PPNS pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik UU ITE, peraturan yang menjadi landasan dalam penanganan kasus cybercrime di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi jawaban dari kami, semoga Law Dictionary 9th Edition;Brenner, Susan W. 2001. Defining Cybercrime A review of State and Federal Law di dalam Cybercrime The Investigation, Prosecution and Defense of A Computer-Related Crime, edited by Ralph D. Clifford, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina;Sitompul, Josua. 2012. Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa.[1] Pasal 43 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 UU 19/2016Tags
Cyber crime adalah kejahatan di dunia maya. Salah satu jenis kejahatan yang meningkat di tengah pandemi akibat perubahan gaya hidup masyarakat serba online. Modus cyber crime macam-macam. Mulai dari pencurian data, pembobolan rekening, hingga minta-minta sumbangan atas nama korban pandemi. Baca Juga Waspadai Penipuan dengan Modus Pinjaman Online Bingung cari Kartu Kredit Terbaik? Cermati punya solusinya! Bandingkan Produk Kartu Kredit Terbaik! Apa yang Dimaksud dengan Cyber Crime? Cyber Crime atau Kejahatan Dunia Maya Cyber crime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban. Lalu kemudian menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korban. Cyber crime Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Jadi, belum ada UU cyber crime secara khusus. Cyber crime termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Baca Juga Cara Mengaktifkan Two Factor Authentication, Fitur Pengaman Ganda Anti Serangan Hacker Jenis-jenis Kejahatan Cyber Crime Cyber Crime Indonesia Ada beberapa jenis kejahatan cyber crime yang harus menjadi perhatian masyarakat, antara lain Identity Theft Identity Theft atau pencurian identitas adalah jenis kejahatan cyber crime yang pertama. Di mana, biasanya pelaku akan meyalahgunakan identitas orang lain, seperti, nama, nomor telepon, hingga nomor identitas diri dan nomor kartu kredit guna mengambil keuntungan finansial. Seperti, mengambil pinjaman, masuk ke rekening bank atau akun keuangan online, atau mengklaim asuransi. Kejahatan Phishing Phishing adalah contoh cyber crime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain, seperti mengirimi link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuannya mencuri data penting korban, seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP one time password pada akun-akun keuangan, seperti mobile banking, internet banking, paylater, dompet digital, sampai kartu kredit. Kejahatan Carding Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya data kartu kredit itu disalahgunakan oleh carder, sebutan pelaku kejahatan carding. Serangan Ransomware Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandera data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Penipuan Online Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan, seperti dompet digital, paylater, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian oleh pelaku, data kamu dipakai untuk pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. SIM Swap SIM swap adalah modus penipuan dengan mengambilalih nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang. Tujuannya untuk meretas akun perbankan seseorang. Akibatnya, kartu SIM ponsel yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik pelaku, bukan lagi punya korban. Oleh karena itu, jika ingin membuang kartu SIM lama, sebaiknya dipatahkan atau digunting agar tidak disalahgunakan orang lain. Peretasan Situs dan Email Kejahatan ini istilahnya deface website dan email. Yakni jenis kejahatan cyber crime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email, serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contoh, halaman situs bukan yang biasanya, jenis huruf ganti, muncul iklan tidak jelas, bahkan mencuri data yang kamu tidak menyadarinya. Kejahatan Skimming Jenis kejahatan cyber crime lain yang harus diwaspadai, yakni skimming. Skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening. Cara kerjanya membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri ATM atau di mesin gesek EDC. Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun debit. Kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya, pelaku bisa dengan mudah menguras saldo rekening nasabah. Skimming dapat terjadi ketika kamu sedang transaksi belanja online. Saat kartu debit atau kartu kredit terhubung pada gawai, risiko terkena skimming menjadi lebih tinggi. Ponsel atau laptop terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan pelaku meretas atau mengambil data kartu kredit atau kartu debit. Terlebih jika menggunakan koneksi wifi publik. Jadi, pastikan setiap transaksi online pakai jaringan internet pribadi. OTP Fraud Pasti tahu dong OTP One Time Password? Kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode OTP ini ibarat kunci. Kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang lain, bisa berbahaya. Saat ini, marak kejahatan pencurian kode OTP atau OTP fraud. Penyebab OTP fraud adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya bisa juga melalui aplikasi, social engineering seperti via telepon, SMS, email. Contohnya lewat call center palsu. Pemalsuan Data atau Data Forgery Jenis kejahatan cyber crime Indonesia berikutnya adalah data forgery. Adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya kejahatan ini menyasar pada dokumen penting milik Âe-commerce atau penyedia situs belanja online. Seolah-olah terjadi salah ketik yang merugikan pengguna atau masyarakat. Kejahatan Konten Ilegal Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cyber crime. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, berita bohong atau fitnah, pornografi, maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda untuk melawan pemerintah yang sah. âTerorisâ Dunia Maya atau Cyber Terorism Cyber terorism adalah kejahatan yang mengganggu, atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut yang sudah disabotase dengan bayaran tertentu. Mata-mata atau Cyber Espionage Jenis kejahatan cyber crime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer korban. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Menjiplak Situs Orang Lain Kejahatan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual HAKI orang lain di internet. Misalnya meniru tampilan situs orang lain secara ilegal, menyiarkan informasi yang merupakan rahasia dagang orang lain. Baca Juga Waspadai Modus Cyber Crime, Ini Cara Aman Transaksi Internet Banking Selalu Jaga Kerahasiaan Data Kamu Apapun bentuk atau jenis kejahatan cyber crime tidak dapat ditoleransi. Cyber crime bukan saja menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga immaterial. Untuk itu, pastikan kamu selalu menjaga kerahasiaan data pribadi. Hindari memposting data pribadi di media sosial, apalagi foto selfie dengan identitas diri. Jadilah pengguna internet bijak dan cerdas agar terhindar dari cyber crime. Baca Juga Sering Dapat SMS Penipuan, Ini Caranya Lapor ke OJK cybercrime cybercrimeindonesia ApaItuCyberCrime InklusiKeuangan BulanInklusiKeuanganBIK Apakah Anda mencari informasi lain?
sebutkan jenis jenis hukum siber cyber law di indonesia
